Ekonomi.

Semenanjung Malaya dan pastinya Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di kawasan selama berabad-abad. Berbagai komoditas seperti keramik dan rempah aktif diperdagangkan bahkan sebelum Kesultanan Melaka dan Singapura mengemuka.
Pada abad ke-17, mereka didirikan di beberapa negara bagian. Kemudian, sejak Britania Raya mulai mengambil alih sebagai administrator Malaya Britania, pohon karet dan kelapa sawit diperkenalkan untuk tujuan komersial. Di dalam waktu lama, Malaya menjadi penghasil timah, karet, dan minyak sawit terbesar di dunia.^[89] Tiga komoditas ini, beserta bahan mentah lainnya, mengatur tempo ekonomi Malaysia lebih baik sampai abad ke-20.

Sebagai ganti kebergantungan pada Suku Melayu sebagai sumber tenaga kerja, Britania membawa Tionghoa dan orang India untuk bekerja di pertambangan, perkebunan, dan mengisi kekosongan ahli profesional. Kendati banyak dari mereka kembali ke negara asal mereka setelah kontrak dipenuhi, beberapa di antaranya menetap di Malaysia.
Ketika Malaya bergerak ke arah kemerdekaan, pemerintah mulai menerapkan perencanaan ekonomi lima tahunan, dimulai dengan Rencana Lima Tahun Malaya Pertama pada 1955. Ketika Malaysia didirikan, istilah perencanaan diganti dan dinomori, dimulai dengan Rencana Malaysia Pertama pada 1965.
Pada 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Dengan investasi Jepang, industri-industri berat mulai dibuka dan beberapa tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini^[rujukan?]. Malaysia secara konsisten menerima lebih dari 7% pertumbuhan PDB disertai dengan inflasi yang rendah pada 1980-an dan 1990-an.^[90] Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. KDNK pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0,3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan ekspor tetapi paket perangsang fiskal yang besar telah mengurangi dampak tersebut.
Pada periode yang sama, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah Peristiwa 13 Mei, kerusuhan antar-etnis pada 1969.^[51] Tujuan utamanya adalah menghilangkan keterkaitan ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai menerapkan NEP sebagai Rencana Malaysia Kedua. Kejayaan atau kegagalan NEP menjadi bahan perdebatan, kendati secara resmi berakhir pada 1990 dan diganti dengan Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP). Baru-baru ini banyak debat muncul sekali lagi tentang hasil dan relevansi NEP. Sebagian pihak berdalih bahwa NEP jelas-jelas berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional Melayu kelas menengah-atas. Kendati beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu secara umum, pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang menguntungkan Suku Melayu di atas suku lain - termasuk pengutamaan penerimaan kerja, pendidikan, beasiswa, perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan tabungan yang dibantu. Perlakuan khusus ini memicu kecemburuan dan kebencian di antara non-Melayu dan Melayu.
Penguasaan Tionghoa terhadap sektor ekonomi negara yang dimiliki pihak lokal telah banyak diserahkan demi menguntungkan Bumiputra/Melayu di banyak industri strategis/penting seperti distribusi turunan minyak bumi, transportasi, pertanian, dan lain-lain. Sebagian besar profesional per kapita masih didominasi orang India-Malaysia.
Ledakan ekonomi yang cepat memicu macam-macam masalah pemasokan. Sedikitnya tenaga kerja segera dipenuhi dengan mengalirnya jutaan pekerja imigran, banyak di antaranya ilegal. PLC yang kaya akan modal tunai dan konsorsium bank-bank segera menguntungkan pertambahan dan mencepatnya pemulaian pembangunan projek-projek infrastruktur besar. Ini berakhir ketika krisis finansial Asia 1997 melanda pada musim gugur 1997, menghantarkan kejutan besar bagi ekonomi Malaysia.
Seperti negara lain yang dipengaruhi krisis, terjadi penjualan singkat spekulatif mata uang Malaysia, ringgit. Penanaman modal asing jatuh pada tingkatan yang berbahaya, karena modal menguap ke luar negara, nilai ringgit jatuh dari MYR 2,50 per USD ke, MYR 4,80 per USD. Indeks komposit Bursa Malaysia terjungkal dari hampir 1.300 poin ke kisaran 400 poin dalam hitungan pekan. Setelah penangkapan kontroversial menteri keuangan Anwar Ibrahim, sebuah Dewan Aksi Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara Malaysia menentukan pengendalian modal dan mematok nilai tukar ringgit Malaysia pada 3,80 terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, Malaysia menolak paket bantuan ekonomi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, tindakan yang mengejutkan analis asing.
Pada Maret, 2005, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menerbitkan sebuah makalah tentang sumber-sumber dan langkah pemulihan Malaysia, ditulis oleh Jomo K.S. dari departemen ekonomi terapan, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Makalah itu menyimpulkan bahwa kontrol yang ditentukan pemerintah Malaysia tidaklah memperparah tidak pula membantu pemulihan. Faktor terbesar adalah menaiknya jumlah ekspor komponen elektronik, yang disebabkan oleh menaiknya permintaan komponen di Amerika Serikat, yang disebabkan oleh kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 (Y2K) pada komputer dan perangkat digital lain yang lebih tua.
Tetapi, pasca-memudarnya Y2K pada 2001 tidak memengaruhi Malaysia seperti banyak negara lain. Ini menjadi bukti yang lebih jelas bahwa ada sebab-sebab dan dampak-dampak lain yang mungkin lebih bersesuaian untuk pemulihan. Satu kemungkinan adalah bahwa para spekulan mata uang mengalami kebangkrutan keuangan setelah jatuh di dalam aksi serang mereka terhadap dollar Hong Kong pada Agustus 1998 dan setelah rubel Rusia tumbang. (Lihat George Soros)
Tanpa memperhatikan sebab dan akibat klaim, peremajaan ekonomi juga bergulir dengan defisit anggaran dan belanja pemerintah besar-besaran di tahun-tahun setelah krisis. Kemudian, Malaysia menikmati pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan dengan jiran-jirannya. Bagaimanapun, di banyak cara negara ini belum mengalami kepulihan pada tingkatan pra-krisis.
Sementara langkah pembangunan kini tidak secepat dulu, tetapi terasa lebih stabil. Kendati kontrol dan penjagaan ekonomi bukan menjadi alasan utama pemulihan, tidak ada keraguan bahwa sektor perbankan menjadi lebih kenyal terhadap serangan luar negara. Akun saat ini berada di surplus struktural, memberikan bantalan bagi pengambangan modal. Harga-harga aset kini, fraksi dari ketinggian pra-krisis mereka.
Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif.
Nilai tukar yang dipatok dibuka kembali pada Juli 2005 untuk nilai tukar mengambang yang terawasi setelah satu jam pemberlakuan yang sama oleh Cina. Pada pekan yang sama, ringgit menguat satu persen dibandingkan mata uang utama lainnya dan diharapkan akan mengalami apresiasi lebih jauh. Tetapi pada Desember 2005, harapan apresiasi lebih jauh menjadi bisu karena aliran modal melampaui USD 10 miliar.
Pada September 2005, Howard J. Davies, direktur London School of Economics, di dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, memperingatkan para pejabat Malaysia bahwa jika mereka ingin pasar modal fleksibel kembali, mereka harus mencabut larangan penjualan singkat. Pada Maret 2006, Malaysia mencabut larangan penjualan singkat.^[94] Kini, Malaysia dipandang sebagai negara industri baru.